Na’udzubillah, hampir setiap hari kita mendengar berita yang namanya Tabung gas meledak. Namun cara mengatasinya sungguh sangat keterlaluan
Padahal yang sudah di sebar sebanyak 9 juta tabung gas, maka itu harus ditarik dari masyarakat. Dan ratusan tabung gas yang sudah ditemukan rusak.
Mantan Wapres Jusuf Kalla mengaku sangat prihatin dengan sejumlah peristiwa ledakan tabung gas cair (elpiji) kemasan 3 kilogram, yang memakan banyak korban masyarakat. Namun begitu dia mengaku yakin semua ledakan terjadi lebih disebabkan aksi kriminal sejumlah orang, yang mencoba mencari untung besar, daripada dikaitkan dengan kebijakan konversi dari bahan bakar minyak tanah ke gas. Hal itu disampaikan Kalla, Jumat (30/7/2010), usai berbicara dalam diskusi terbatas tentang solusi konflik, yang digelar Komisi Uni Eropa dan ASEAN.
Modusnya, menurut Kalla, dengan memindah gas dari kemasan tabung 3 kilogram, yang harganya masih disubsidi, ke kemasan tabung 12 kilogram yang dijual dengan harga normal dan lebih mahal. "Pemindahan isi tabung gas dilakukan secara paksa dengan menyuntik dari satu tabung ke tabung lain. Akibatnya katup tabung gas yang disuntik tadi rusak sehingga rentan bocor dan meledak," kata Kalla.
Para pelaku, tambah Kalla, hanya peduli keuntungan besar yang bisa diperoleh, yang bisa mencapai miliaran rupiah per bulan. "Cara itu saya sebut seolah 'sodomi', karena kan dipaksa. Mestinya aliran gas terhubung dari tabung ke kompor sehingga tekanannya disesuaikan dengan katup agar gas keluar perlahan, ini malah dipaksa keluar cepat dengan jalan merusak katup sehingga proses pemindahan bisa cepat dilakukan. Nah, karena katupnya rusak maka gampang bocor dan meledak," papar Kalla.
Dengan melihat akar persoalan itu, Kalla kemudian menawarkan beberapa langkah solutif untuk dilakukan pemerintah, dalam hal ini PT Pertamina. Tawaran solusi itu antara lain memperkecil jumlah selisih harga antara gas bersubsidi dengan yang dijual dengan harga normal.
Dari sana Kalla memastikan, orang tidak akan lagi tertarik mencari untung dengan cara ilegal macam kerap dilakukan. "Selama ini selisih harganya terbilang lumayan, sekitar 38 persen. Padahal kalau mau aman, selisihnya jangan lebih dari Rp 1.000, dengan menaikkan dan menurunkan harga jual gas, baik yang bersubsidi maupun tidak," katanya.
Selain memperkecil selisih harga jual, pemerintah dan PT Pertamina juga didesak memperbanyak bengkel perbaikan tabung sekaligus memperkuat fungsi kontrol kualitas tabung di setiap stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE).
Paling tidak menurut Kalla, perbandingannya satu bengkel untuk setiap 10 SPBE. "Setiap hari itu ada sekitar 3,5 juta tabung bersirkulasi dan masuk kembali ke Pertamina. Nah, saat itu lah seharusnya bagian quality control bekerja memeriksa dan memperbaiki kerusakan. Biayanya ya ditanggung Pertamina dan pemerintah dong. Jadi enggak usah sembilan juta tabung ditarik semua," ujar Kalla.
Home »
Elpiji »
Ledakan »
Pertamina »
Rakyat Indonesia »
Rakyat Miskin »
Subsidi »
Tabung 3 Kg »
Tabung Gas Meledak »
Tabung Gas Meledak
Senin, Agustus 23
Tabung Gas Meledak
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Isi Blog
-
►
2016
(3)
- ► Desember 2016 (1)
- ► November 2016 (2)
-
►
2015
(6)
- ► Desember 2015 (1)
- ► September 2015 (2)
- ► April 2015 (3)
-
►
2013
(1)
- ► Oktober 2013 (1)
-
▼
2010
(64)
- ► November 2010 (1)
- ► Oktober 2010 (1)
- ► September 2010 (3)
-
▼
Agustus 2010
(12)
- Manipulasi Amerika dalam Membiayai Hidupnya
- Sholat Taraweh dan Qunut Nazilah Melaknat Densus 8...
- Buku Kontroversi: Lobi Saudi Kepada AS Lebih Kuat ...
- Iran Musuh dalam Selimut
- Tabung Gas Meledak
- Negara Terkaya di Dunia
- MUI dukung koruptor!
- 2011, Gaji PNS, TNI dan Polri Naik 10%
- PELANGGARAN PRESIDEN RI TERHADAP PANCASILA SEBAGAI...
- ‘Amaliah di Bulan Ramadhan 1431H
- Amanat Romadhon 1431 & Waktu Romadhon, Syawal dan ...
- Islam merupakan agama yang punya perhatian besar k...
- ► Februari 2010 (1)
- ► Januari 2010 (10)
-
►
2009
(29)
- ► Desember 2009 (15)
- ► November 2009 (8)
- ► Oktober 2009 (6)
http://ammaraulia.blogspot.com/2010/02/program-tidak-pro-rakyat.html termasuk program yang tidak pro rakyat
BalasHapus